Masih ingatkah Anda dengan perbedaan antara bangkrut dan pailit? Ya, bangkrut memiliki unsur keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan, sedangkan pailit dapat terjadi pada perusahaan yang keuangannya baik-baik saja. Setelah Anda sebagai debitor dinyatakan pailit, kemudian telah menjalani kewajiban Anda dengan baik kepada kreditor, dan masalah Anda selesai, Anda tentunya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Rehabilitasi akan berguna untuk memperbaiki nama perusahaan Anda. Meskipun mungkin saja berita tentang kepailitan Anda sudah tersebar luas, paling tidak ada pengumuman yang memberitahukan bahwa perusahaan Anda telah kembali normal dan siap beroperasi kembali. Sehingga Anda dapat menjalankan aktivitas perusahaan Anda kembali dengan profesional.

Berdasarkan Pasal 215 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula telah dinyatakan pailit. Sebelumnya, untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, Anda sudah harus mendapatkan putusan dari pengadilan bahwa Anda telah memenuhi kewajiban sebagai debitor kepada kreditor.

Sebagai langkah awal rehabilitasi yang harus Anda lakukan selaku debitor adalah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Pengajuan ini juga bisa dilakukan oleh ahli waris Anda. Tentunya Anda harus melampirkan beberapa dokumen yang dapat mendukung prosesnya, terutama melampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang terlibat sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Jika dokumen ini terlewatkan, permohonan rehabilitasi Anda pastinya tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan.

Yang harus Anda ingat adalah, jika permohonan rehabilitasi Anda dikabulkan, maka putusannya wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selain itu, putusan ini pun harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang berbunyi:

  • Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
  • Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan:
    • ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit;
    • isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
    • pembatalan perdamaian;
    • jumlah pembagian dalam pemberesan;
    • pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
    • rehabilitasi;

dengan menyebutkan tanggal masing-masing.

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
  • Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Sebagai debitor, Anda pun harus siap-siap sekaligus teliti, karena ketika permohonan rehabilitasi Anda dikabulkan, maka paling tidak akan ada sedikitnya 2 surat kabar harian yang akan mengumumkan berita tentang rehabilitasi perusahaan Anda. 2 surat kabar yang akan mengumumkan berita ini, adalah surat kabar yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Begitulah ketentuan dari proses rehabilitasi yang diakui.

Untuk perhatian lebih bagi Anda, selesaikanlah permasalahan dengan kreditor dengan baik. Karena jika masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan Anda, dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan, yang diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan. Permohonan keberatan ini tentunya akan kembali menyulitkan Anda. Nantinya Panitera harus memberikan tanda penerimaan atas permohonan pengajuan keberatan, dan kasus Anda akan diteliti kembali. Jika jangka waktu 60 hari telah berakhir, terlepas ada atau tidaknya pengajuan permohonan keberatan, Pengadilan tetap harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Hal ini membingungkan bukan? Untuk itu, tentu Anda membutuhkan bantuan dari tenaga profesional yang ahli dalam bidang kepailitan ini. Anda dan ahli harus bekerjasama mengumpulkan dokumen-dokumen bukti penyelesaian, dan menyiapkan segala kebutuhan yang dapat mendukung proses pengajuan rehabilitasi. Jangan sampai ketika Anda mengajukan sendiri proses ini, dan berakhir dengan pengajuan keberatan dari kurator.

Penyelesaian masalah kepailitan memang bukanlah hal yang mudah. Selain itu, masalah kepailitan juga bukanlah masalah yang menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga sebaiknya setiap perusahaan harus menyiapkan banyak strategi untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai bayang-bayang kepailitan terus menghantui dan justru membuat perusahaan semakin menurun. Sebaiknya, Anda juga melakukan banyak konsultasi dengan berbagai pihak, tentu salah satunya adalah ahli di bidang hukum, untuk menyiapkan strategi bertahan dalam dunia persaingan ekonomi saat ini. Hal ini mengingat perkembangan teknologi dan tren di Indonesia yang sudah semakin menggila.

Jika Anda melihat pergerakan yang tidak baik pada perusahaan Anda, segeralah mencari cara untuk kembali memperbaikinya. Mungkin saja dengan melakukan penggabungan perusahaan atau bekerja sama dengan perusahaan lain yang dapat mempertahankan eksistensi perusahaan Anda. Selain itu, kaji juga persoalan ketenagakerjaan yang perusahaan miliki, apakah sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan atau tidak. Siapkanlah banyak strategi kemungkinan yang akan terjadi, dan jangan malu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, yang tentunya akan membantu Anda dalam proses dokumentasi hukum dan memudahkan Anda dalam mempertahankan kekuatan perusahaan Anda di hadapan hukum.

Faktanya di Indonesia banyak kasus pasar modal yang nilainya material dan menjadi pemberitaan di media massa. Misalnya adalah perhitungan NAB Reksadana, penyalahgunaan portofolio nasabah oleh Manajer Investasi, penawaran Reksadana tanpa Pernyataan Pendaftaran, dan penyimpangan penggunaan dana obligasi oleh emiten. Dewasa ini, transaksi yang juga berpotensi menimbulkan persengketaan perdata adalah masalah pelaksanaan obligasi konversi dan sejenisnya, yang dilakukan oleh Perusahaan Publik, baik dalam posisi sebagai debitur ataupun kreditur.

Pasar modal tentunya menggiurkan bagi perusahaan. Tak jarang banyak perusahaan yang juga terlibat dalam dunia tersebut. Namun dalam perkembangan pasar modal pun tak lepas dari masalah. Kemungkinan peluang terjadinya sengketa pun cukup besar. Jika sengketa ini sudah terjadi, seorang advokat harus mampu untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan sengketa pasar modal, salah satunya melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR), adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out-of-court dispute settlement. Dalam menyelesaikan sengketa, APS memiliki 4 mekanisme penyelesaian, yaitu:

  1. Negosiasi

Secara alamiah, negosiasi akan digunakan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan proses negosiasi dilakukan secara musyawarah hingga mendapatkan keputusan yang mufakat. Dalam proses ini, perundingan hanya dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua, dan tanpa campur tangan pihak ketiga.

Dalam negosiasi, yang terpenting adalah kesetaraan posisi tawar. Apabila hal itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk mau mendengar pihak lainnya dan tidak bersikap acuh. Ketika tidak mencapai kata mufakat, maka penyelesaian akan berlanjut ke mekanisme berikutnya.

  • Pendapat Mengikat

Pendapat mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli. Pendapat ini dibuat atas permintaan para pihak untuk memberikan penafsiran mengenai suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian. Tujuannya tentu agar tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dari para pihak.

Karena sifatnya yang mengikat kedua pihak, maka jika kemudian tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kesepakatan, maka dapat dianggap sebagai cedera janji atau wan prestasi. Jika hal ini benar terjadi, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke mekanisme berikutnya.

  • Mediasi

Pada tahap mediasi, pihak ketiga sebagai mediator bertugas untuk membantu pihak pertama dan pihak kedua untuk melakukan perundingan. Pihak ketiga tentunya harus bersifat netral dan independen, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Sehingga melalui mekanisme ini terciptalah kesepakatan damai dari pihak bersengketa.

Perlu diingat, tugas mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa, karena para pihaklah yang akan memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya.

Mekanisme mediasi memang tidak selalu berhasil. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekuatan pendapat dan keinginan dari para pihak yang mungkin saja masih bertentangan. Jika hal ini terjadi, maka mekanisme penyelesaian sengketa yang terakhir adalah arbitrase.

  • Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter. Nantinya pihak ketiga akan kembali mengkaji dan mengadili sengketa. Mekanisme ini dapat dilakukan jika:

  • Para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan.
  • Para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar atau salah menurut hukum.
  • Para pihak menghendaki keputusan yang final dan mengikat, melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien, dibandingkan pengadilan.
  • Para pihak menghendaki persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli dan bukan ditunjuk sendiri oleh mereka, karena dianggap sebagai pihak yang sangat netral.
  • Para pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum.

Pada penyelesaian sengketa arbitrase, posisi arbiter sangatlah penting, karena dialah yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan proses sengketa yang terjadi. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, melalui arbitrase pasti akan menghasilkan keputusan yang tepat terhadap sengketa yang terjadi. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan juga mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Syarat utama arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak, bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, sehingga:

  • Tanpa perjanjian tersebut maka arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan dimaksud;
  • Pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase;
  • Para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan;
  • Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak;
  • Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat;
  • Intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan untuk pelaksanaan putusan Arbitrase;
  • Arbiter dipilih oleh para pihak;
  • Para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar pendirian dan penjelasannya;
  • Pemeriksaan Arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu yang ditetapkan di awal;
  • Para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang dipergunakan dalam Arbitrase;
  • Putusan Arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan alasan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Penyelesaian sengketa pada pasar modal memanglah tidak mudah. Untuk itu diperlukan bantuan tenaga ahli yang benar-benar dapat membantu proses penyelesaiannya. Seperti pada mekanisme di atas, seorang ahli yang bersifat netral akan dapat membantu proses penyelesaian sengketa dengan baik. Sehingga para pihak dapat menjalankan kewajiban dan menerima haknya dengan baik pula dalam penyelesaian permasalahan sengketa pasar modal ini, dan percaya bahwa hasil yang di dapat memiliki kepastian hukum.

Setiap perusahaan sebaiknya menyiapkan beberapa strategi yang akan digunakan untuk mempertahankan eksistensinya. Sebab, perkembangan yang pesat mampu mempengaruhi pergerakan perekonomian dalam waktu sekejap. Bisa saja hari ini perusahaan Anda dalam kategori baik, dan beberapa minggu ke depan berbalik menjadi tidak baik, atau sebaliknya. Jatuh bangunnya setiap perusahaan tentulah sudah biasa. Hal ini menjadi wajar apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini sedang terjadi.

Perkembangan teknologi ini mampu memperkuat suatu brand, atau bahkan justru memperlemahnya. Semuanya tergantung pada bagaimana suatu perusahaan mampu membaca perkembangan pasar dan mampu bertahan dalam dunia persaingan. Tentu diperlukan tidak hanya plan A, melainkan plan B, C, D, dan seterusnya. Pastinya dalam hal ini perusahaan harus mampu menganalisis risiko apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Dalam memudahkan analisa risiko ini, perusahaan agaknya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan pasar. Jangan hanya terlena pada posisi aman yang sedang disandari, karena tren masyarakat Indonesia pun dapat berubah dalam seketika. Jika tidak sigap dalam menghadapi perubahan kondisi, bisa saja perusahaan Anda akan mengalami kepailitan.

Pailit dapat terjadi pada perusahaan yang keuangannya baik-baik saja. Berbeda dengan bangkrut, terdapat unsur keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan tersebut, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, gulung tikar, dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Jadi belum tentu perusahaan Anda tidak akan pailit, meskipun kondisi keuangannya tidak ada masalah. Jangan sampai salah kaprah mengartikan pailit dan bangkrut ya!

Pailit adalah sebuah kondisi dimana debitor mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang yang telah dinyatakan oleh pengadilan niaga. Debitor yang dimaksud adalah Anda atau perusahaan Anda yang memiliki hutang kepada kreditor loh, atau dalam penjelasan ilmiahnya debitor adalah orang yang mempunyai utang kepada kreditor karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Setelah debitor dinyatakan pailit, harga debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yang menyebutkan bahwa untuk mengajukan kepailitan, debitor harus memenuhi 3 kriteria berikut:

  1. Mempunyai 2 atau lebih dari 2 kreditor,
  2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan
  3. Dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Untuk mengajukan permohonan pailit, Debitor pun akan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

  1. Jika Debitor adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  2. Jika Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  3. Jika Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Perlu diketahui, ketika pengajuan permohonan pailit dikabulkan oleh pengadilan, utang debitor kepada kreditor tidak serta merta terlunasi. Selain itu, sengketa kepailitan ini pun akan berakhir dengan 3 kemungkinan, yaitu:

  1. Pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
  2. Jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, atau
  3. Orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia.

Untuk menghadapi tahap-tahap di atas, Anda tentunya membutuhkan bantuan dari tenaga profesional hukum yang sudah biasa menangani permasalahan tersebut. Advokat berpengalaman tentunya sudah mengetahui benar bagaimana proses penyelesaian sengketa permasalahan kepailitan ini. Sehingga dapat membantu Anda untuk menyelesaikannya dengan baik.

Selain itu, Anda juga harus siap dengan akibat hukum yang akan Anda terima selaku debitor. Salah satu risiko yang akan Anda terima yaitu kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas kekayaan. Nantinya harta kekayaan Anda akan dialihkan kepada kurator. Kurator adalah seseorang yang profesional di bidang hukum dan telah diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus harta pailit, yang dapat diusulkan oleh pemohon kepailitan.

Meskipun kekayaan Anda akan jatuh kepada Kurator, kabar baiknya, ketika permasalahan kepailitan ini berakhir, maka debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk pemulihan nama baik debitor, yang dinyatakan melalui putusan pengadilan yang memberikan pernyataan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Dikarenakan adanya proses hukum dan rumitnya penyelesaian, sebaiknya Anda pun melibatkan advokat ahli sebagai pendamping Anda. Untuk itu, segera cari advokat yang berkompetensi di bidang ini, yang tentunya dapat membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), turut menjabarkan tentang pentingnya peran kurator dalam proses pailit. Definisi Kurator itu sendiri disebutkan pada Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, yaitu “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan penjabaran kurator dalam UU Kepailitan, tugasnya yang paling fundamental adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini, kurator memiliki satu visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Kurator sebagai tenaga ahli juga memiliki otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah adanya putusan pailit yang menyatakan bahwa debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan, dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Kewenangan tersebut yang membuat kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari dan atau menyampaikan pemberitahuan dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor. Termasuk diantaranya keputusan untuk melakukan pinjaman dari pihak lain untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Kewenangan kurator yang memang dijamin oleh Undang-undang tidak membuat kurator lepas dari pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagai kurator, pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan.

Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit, termasuk juga menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kurator, yaitu apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailitnya.

Jika ditinjau lebih jauh, setidaknya terdapat 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam proses kepailitan, yaitu:

  1. Sebagai Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitor dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi:

  1. Pengelolaan usaha debitor; dan
  2. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.
  3. Sebagai Pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar Debitor tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Yang dapat menjadi pengurus, adalah:

  1. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
  2. Terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.

  • Sebagai Kurator

Kurator diangkat pada saat debitor dinyatakan pailit. Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari penjabaran tugas dan wewenang kurator di atas, dapat dilihat bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama yaitu:

  1. Tugas Administratif

Pada kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan), mengundang rapat-rapat direktur pailit (Pasal 98 UU Kepailitan), melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan), serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan). Pada kapasitas administratifnya, kurator juga dapat melakukan penyegelan bila perlu, sebagaimana dijamin Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan.

  • Tugas Mengurus/Mengelola Harta Pailit

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

  • Tugas Melakukan Penjualan-Pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Di setiap keputusan yang dibuat dalam proses pailit, dan sebagai tenaga ahli di dunia hukum, kurator juga perlu memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya. 

  • Pertimbangan Bisnis

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Bila perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis di sini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan:

  1. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi.
  2. Apakah lebih baik dijual secara borongan, atau dijual retail.
  3. Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian dari bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket.
  4. Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak.
  5. Apakah perlu dilakukan tender atau tidak.
  6. Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

TOP
WhatsApp WhatsApp us