Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memiliki wewenang dan tugas yang bersifat multifungsi, dimana KPPU dapat melakukan penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penuntutan dalam tahapan pemeriksaan, hingga memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran, dan akhirnya dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam menangani sebuah perkara, KPPU berwenang untuk:

  1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
  2. Melakukan monitoring, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan memberikan kesimpulan.
  3. Memanggil dan memeriksa terlapor, saksi, saksi ahli, dan beberapa pihak lainnya yang terlibat.
  4. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, beberapa pihak lainnya yang terlibat.
  5. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah terkait.
  6. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain.
  7. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
  8. Memberitahukan putusan kepada terlapor.
  9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Pada dasarnya, KPPU adalah lembaga eksekutif yang menangani penegakan hukum dalam lingkup hukum administratif. Sanksi yang dapat KPPU berikan adalah berupa pembatalan perjanjian, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal, perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger atau akuisisi, penetapan pembayaran ganti rugi, dan penentuan denda senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

KPPU memiliki tugas yang cukup unik, dimana mereka dapat melakukan:

  1. Penilaian pada setiap perjanjian yang dilarang;
  2. Penilaian pada kegiatan usaha yang dilarang;
  3. Penilaian pada penyalahgunaan posisi dominan;
  4. Pengambilan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki;
  5. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
  6. Penyusunan pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang yang berkaitan.

Untuk menangani sebuah perkara, KPPU memisahkannya dalam 2 sumber, yaitu laporan dan inisiatif. Kemudian untuk menangani sebuah perkara, KPPU mengawalinya dengan membuat laporan secara tertulis yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam laporan ini, disertai juga identitas lengkap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Selain itu, harus menyertakan juga alat bukti dugaan pelanggaran yang dibuat. KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor dengan baik, kecuali pada pelapor yang menuntut ganti rugi.

Jika sumber perkara berasal dari laporan, maka KPPU akan melakukan klarifikasi terhadap laporan, dan mengawalinya dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan, lokasi laporan, identitas terlapor dan saksi, dengan jangka waktu klarifikasi kurang lebih 10 hari. Lalu dilanjutkan dengan penyesuaian antara dugaan pelanggaran dengan pasal yang dituduhkan dan bukti. Kemudian KPPU akan menilai apakah perkara yang terjadi merupakan wewenang KPPU atau bukan. Nantinya, hasil dari klarifikasi inilah yang akan digunakan sebagai bukti awal untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, setiap detailnya harus diperhatikan, karena jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka proses perkara akan dihentikan.

Sedangkan untuk menangani perkara yang berasal dari inisiatif, KPPU harus melakukan kajian dan monitoring terlebih dahulu. Kajian dilakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, strategis, atau yang tingkat konsentrasinya tinggi. Sedangkan monitoring dilakukan untuk mendapatkan bukti awal yang cukup tentang dugaan pelanggaran. Apabila terdapat cukup bukti maka dilakukan penyelidikan, namun bila tidak terdapat cukup bukti dapat dihentikan atau ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan.

Ketika proses penyelidikan, pemberkasan, dan pemeriksaan telah selesai, KPPU dapat memberikan putusan perkara. Pemutusan perkara dilakukan secara musyawarah, dan dilakukan setelah 7 hari berakhirnya pemeriksaan lanjutan. Putusan inilah yang dinyatakan di dalam sidang terbuka untuk umum. Setiap anggota Majelis dapat mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam mengeluarkan Putusan.

Terlapor wajib melaksanakan putusan yang dijatuhkan kepadanya, dan melaporkannya kepada KPPU maksimal 30 hari sejak putusan tersebut diterima. Dalam hal ini, putusan yang telah berkekuatan tetap dapat diminta untuk di eksekusi di pengadilan. Kemudian terjadilah 2 skema. Pertama, jika terlapor tidak mengajukan keberatan, maka permohonan eksekusi dapat diajukan ke Pengadilan tempat kedudukan pelaku usaha. Kedua, jika terlapor mengajukan keberatan, maka permohonan eksekusi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan.

Misalnya dalam kejadian ini Anda bertindak sebagai pelapor, maka ada hak-hak pelapor yang harus Anda terima, seperti:

  1. Mendapatkan informasi tentang penetapan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan.
  2. Merahasiakan identitas Anda, kecuali jika Anda menuntut kerugian.
  3. Mendapatkan salinan Putusan yang diberikan oleh KPPU.
  4. Mendapatkan pendampingan advokat pada tahap klarifikasi dan penyelidikan.

Advokat sebagai tenaga ahli di bidang hukum akan membantu Anda untuk menyeimbangkan jalannya pengajuan, dan mempermudah Anda untuk menghadapi perkara. Karena tanpa adanya pendampingan dari tenaga profesional ini, hak Anda tidak terpenuhi dengan baik, dan proses yang berjalan pun tidak akan terlaksana dengan baik karena melanggar ketentuan.

Yang perlu Anda ingat sebagai pelapor adalah, sebaiknya Anda selalu menghadiri setiap pemanggilan yang terjadi selama proses klarifikasi dan penyelidikan, dan juga menyerahkan surat serta dokumen yang dimiliki atau diminta. Selain itu, Anda juga harus memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi dengan jujur dan sebenar-benarnya, tanpa adanya unsur keterpaksaan dan kebohongan. Kemudian Anda juga diharuskan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sedangkan yang perlu Anda ingat sebagai terlapor adalah, Anda pun sebaiknya selalu menghadiri setiap pemanggilan pemeriksaan, dan memberikan keterangan dengan jujur dan benar, dan juga memberikan dokumen yang diminta. Kemudian Anda pun harus menandatangani juga surat BAP. Sebagai terlapor, Anda memiliki 9 hak yang dapat Anda terima, seperti:

  1. Mendapatkan pemberitahuan tentang laporan dugaan pelanggaran.
  2. Mendapatkan pemberitahuan tentang penetapan status terlapor.
  3. Mendapatkan pemberitahuan untuk penetapan pemeriksaan.
  4. Mendapatkan kesempatan untuk Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan.
  5. Memeriksa alat-alat bukti yang ada, untuk keperluan penyusunan Kesimpulan.
  6. Menyusun dan mengajukan kesimpulan.
  7. Menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan pelanggaran.
  8. Mengajukan alat-alat bukti termasuk saksi atau ahli.
  9. Mendapatkan pendampingan oleh Advokat dalam tahap Klarifikasi, Penyelidikan, dan Sidang Majelis.

Sebagai pemberi kerja, tahukah Anda jika di Indonesia ada 3 jenis status pekerjaan berdasarkan hukumnya dan memiliki persyaratan yang berbeda? Ya, ada PKWT, PKWTT, dan Outsourcing. PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu adalah. Sedangkan Outsourcing adalah suatu perusahaan yang bertindak sebagai jasa penyedia pekerja untuk dapat digunakan oleh perusahaan lain.

  1. PKWT

Untuk membuat sebuah perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), pengusaha atau perusahaan harus membuat perjanjian secara tertulis, dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Kemudian pada jenis perjanjian ini, setiap pekerja tidak diperbolehkan untuk diberikan masa percobaan kerja. Perlu diketahui juga, Anda tidak bisa memberikan perjanjian kerja ini semena-mena kepada pekerja Anda, karena harus dilihat dulu jenis atau sifat pekerjaannya, seperti:

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara.
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman.
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sehingga perjanjian kerja ini tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Namun Anda tetap bisa mempekerjakan pekerja Anda kembali dengan memperbaharui atau memperpanjang perjanjiannya. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada, perjanjian kerja ini hanya dapat diperpanjang paling lama 2 tahun, dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja ini dapat diperbaharui atau diperpanjang paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja berakhir, dan tentunya harus diberitahukan kepada pekerja secara tertulis.

  • PKWTT

Untuk membuat sebuah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) pun harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Berbeda dengan PKWT yang tidak membolehkan perusahaan memberikan masa percobaan kerja, pada PKWTT perusahaan diperbolehkan untuk memberikan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Standar minimum upah yang diberikan kepada pekerja, minimal harus sesuai dengan upah minimum rata-rata di daerah tersebut.

Ketika pekerja dinyatakan lolos dalam masa percobaan, atau ketika pekerja yang sudah terikat perjanjian kerja ini akan berpindah jabatan, maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Di dalam surat pengangkatan ini, setidaknya memiliki keterangan berupa nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah yang didapatkan oleh pekerja.

  • Outsourcing

Kini perusahaan outsourcing tengah berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang tidak ingin terlalu rumit dalam proses pencarian pekerja baru, dan memilih untuk menggunakan jasa dari perusahaan penyedia jasa pekerja. Selain itu banyak pula faktor yang akan menguntungkan perusahaan ketika menggunakan perusahaan outsourcing ini.

Penyedia jasa pekerja merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ikatan antara perusahaan outsourcing dan pekerjanya pun harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetapan pemerintah terlebih dahulu, seperti:

  1. Adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja.
  2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.
  4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Sebagai tenaga kerja dari perusahaan outsourcing, perusahaan tidak boleh menggunakan pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka demi hukum, status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan. Dalam setiap perusahaan biasanya memang telah memiliki departemen hukum yang menangani masalah peraturan-peraturan seputar perusahaan. Namun setiap pekerja yang terlibat di dalam departemen legal pun memerlukan adanya informasi terbaru. Informasi ini bisa didapatkan melalui konsultasi yang dilakukan bersama dengan tenaga ahli di bidang hukum. Nantinya tenaga ahli dapat membantu Anda dalam membuat perjanjian kerja dari masing-masing jenis yang dibutuhkan. Sehingga di dalam surat perjanjian akan memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun pekerja.

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan. Sebagai salah satu aktivitas perdagangan, pasar modal dapat dikatakan sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun pemerintahan dalam bidang perdagangan, seperti saham, obligasi, atau bentuk lainnya. Kegiatan dan segala aktivitas pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

Pada UU Pasar Modal telah jelas diatur terkait segala peraturan dan ketentuan kegiatan pasar modal.  Pada kegiatannya, pelaku yang terlibat dalam pasar modal, antara lain adalah perusahaan yang menjual surat-surat berharga, seperti saham. Dalam hal ini, perusahaan dalam kegiatannya pada pasar modal memiliki tujuan untuk perluasan usaha dengan menggunakan modal yang diperoleh dari investor.

Pada dunia Pasar Modal, instrumen yang diperdagangkan merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun), seperti saham, obligasi, waran, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option/opsi, futures, dan lain-lain. Untuk instrumen derivatif sendiri digunakan oleh manajemen investasi, manajemen portofolio, perusahaan, dan lembaga keuangan, serta investor perorangan, untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (underlying).

Pasar modal sebagai salah satu aktivitas perdagangan memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

  • Menciptakan wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diversifikasi.
  • Dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi suatu Negara.
  • Memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal.
  • Pasar ini dapat dijadikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan resiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.

Pada tenaga ahli membedakan pasar modal menjadi 4 jenis, yaitu:

  1. Pasar Perdana atau Primary Market, merupakan tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Periode ini biasanya memiliki jangka waktu sekurang- kurangnya 6 hari kerja.  Harga saham di dalam pasar ini ditentukan oleh penjamin emisi dan juga perusahaan yang menerbitkan saham. Penentuannya dapat ditetapkan berdasarkan pada analisis fundamental yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
  2. Secondary Market, merupakan tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Tidak seperti pasar primer yang cenderung kaku, pasar sekunder sifatnya lebih fleksibel. Salah satunya mengenai harga saham yang diperjualbelikan. Biasanya harga saham di pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar.
  3. Third Market, merupakan tempat perdagangan saham di luar bursa, yang memperdagangkan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup.
  4. Fourth Market, merupakan bentuk perdagangan efek antar pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan nominal yang besar. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Biasanya pasar keempat akan menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar.

Berdasarkan UU Pasar Modal, dikenal beberapa lembaga yang terlibat dalam pasar modal, diantaranya:

  1. Anggota Bursa Efek, yaitu perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam serta memiliki hak untuk menggunakan sistem/sarana Bursa Efek sesuai aturan.
  2. Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek.
  3. Bursa Efek, yaitu penyelenggara dan penyedia sistem/sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli.
  4. Emiten, yaitu pihak yang membuat penawaran umum.
  5. Kustodian, yaitu penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain sehubungan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan lain-lain, serta melakukan penyelesaian transaksi efek.
  6. Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu penyelenggara jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi efek.
  7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan lain-lain.
  8. Manajer Investasi, yaitu pengelola portofolio efek bagi para nasabah.
  9. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  10. Penasihat Investasi, yaitu pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasihat terkait transaksi jual beli efek.
  11. Penjamin Emisi Efek, yaitu pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emitan.
  12. Perantara Perdagangan Efek, yaitu pelaku usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
  13. Perseroan, yaitu PT sesuai dengan Undang-Undang.
  14. Perusahaan Efek, yaitu pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi.
  15. Perusahaan Publik, yaitu perseorangan yang memiliki saham sekurang-kurangnya Rp 3 miliar, dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham.
  16. Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya hutang.

Untuk mempertahankan eksistensi Anda di dunia pasar modal, tidak ada salahnya jika Anda berkonsultasi pada seseorang yang lebih ahli, yang tentunya lebih memahami kriteria pasar modal di Indonesia. Dengan begitu, orang yang lebih berpengalaman ini akan meminimalisir kegagalan Anda ketika mencoba untuk merambah ke pasar modal.

Dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, pastinya memiliki rencana tahunan dan rancangan anggaran. Di setiap tahunnya, akan disempatkan beberapa waktu, biasanya di akhir tahun untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di tahun depan. Kemudian akan dilanjutkan dengan membuat rancangan anggaran dasar perusahaan atau organisasi. Selain itu, ada pula Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang akan membahas tentang Undang-undang dan atau anggaran dasar, atau meliputi permasalahan yang sedang terjadi. RUPS ini diikuti oleh para Direksi dan orang-orang tertentu yang dianggap penting.

RUPS bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki system yang ada di dalam perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham dan orang-orang yang terlibat dalam rapat akan mengambil keputusan untuk setiap perubahan dan permasalahan yang terjadi, termasuk ketika perusahaan mengalami pailit dan harus menemukan jalan keluar yang tepat.

Masih membahas soal pailit, ketika perusahaan Anda pailit, tentunya Anda pun harus melakukan banyak perubahan. Hal mendasar yang harus Anda pikirkan tentunya nasib pekerja yang bekerja. Karena mau tidak mau Anda harus menyiapkan hak-hak pembayaran yang harus diterima oleh para pekerja. Dengan dinyatakannya pailit, biasanya perusahaan akan memindahtugaskan atau menonaktifkan status pekerja, atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Diperlukan perhitungan yang bijaksana juga dalam penetapan seberapa besar uang yang akan diterima oleh para pekerja, sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, Anda juga harus memikirkan persoalan perubahan anggaran dasar. Untuk melakukan perubahan ini tidaklah mudah. Anda harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kurator. Jika Anda tidak mendapatkan izin untuk mengubahnya, maka Anda tidak dapat mengubah. Hal ini termaktub pada UU Ketenagakerjaan Pasal 20 ayat (1) yang mengatakan bahwa “perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator”, dan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa “persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri”.

Perlu diingat, persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.

Karena pengaruh kondisi yang sedang perusahaan Anda alami, perusahaan bisa dibubarkan sesuai dengan keputusan RUPS. Hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan berhenti beroperasi adalah karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Pembubaran perusahaan pun dapat dilakukan jika pengadilan telah menetapkannya, atau dengan dicabutnya berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di luar hal ini, masih ada beberapa faktor lain yang dapat mengakibatkan bubarnya perusahaan akibat permasalahan kepailitan, seperti pencabutan izin usaha, likuidasi, dan lain sebagainya. Likuidasi dapat dilakukan oleh likuidator atau kurator, ketika terjadi pembubaran perseroan. Karenanya, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Dalam hal ini, jika pengadilan niaga dan direksi tidak menunjuk likuidator, maka direksi akan bertugas sebagai likuidator.

Dalam hal pembubaran perseroan yang terjadi, dengan dicabutnya kepailitan, maka  pengadilan niaga dapat memutuskan pemberhentian keterlibatan kurator. Tentunya tidak sembarangan, namun tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tahukah Anda apa perbedaan likuidator dengan kurator?

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar, tentunya setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator, atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Sedangkan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Ketika laporan pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas, maka seorang kurator juga wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar.

Selanjutnya, menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perusahaan dari daftar perseroan. Hal ini baru dapat dilakukan ketika likuidator dan kurator telah menayangkan pengumuman dalam surat kabar. Menteri juga wajib mencatatkan berakhirnya status badan hukum perseroan ketika perseroan mengalami penggabungan, peleburan, atau pemisahan. Pemberitahuan dan pengumuman harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan, atau hakim pengawas. Selanjutnya, menteri bertanggungjawab untuk mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menangani hal ini memang cukup sulit. Kendala penggunaan bahasa khas hukum dengan bahasa bisnis atau bahasa sehari-hari pun dapat menyebabkan permasalahan ini semakin lama diselesaikan. Untuk itu Anda butuh orang yang tepat yang dapat membantu Anda dalam menerjemahkan perbedaan bahasa, dan juga membantu proses penyelesaian perkara dengan baik. Jangan sembarangan memilih pendamping dalam masalah ini. Alih-alih mencari jalan pintas, nantinya Anda akan semakin rumit. Jadi, carilah advokat terbaik yang dapat membantu Anda menyelesaikan rentetan prosedur penyelesaian perkara dengan baik.

TOP
WhatsApp WhatsApp us